APLIKASI TEORI DEVELOPMENT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pembangunan atau development dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang dibuat menjadi teori sebagai jalan keluar bagi negara berkembang (negara yang muncul setelah perang dunia kedua dan telah sekian lama dijajah) untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju (pada umumnya negara penjajah/imperialis), sehingga terjadi pergeseran dari masyarakat pertanian subsistem menjadi masyarakat modern yang berbasiskan industri berteknologi tinggi.Dalam semangat itulah, Indonesia yang turut serta secara aktif dalam derap gempita pembangunan, sekitar tahun60-an mulai menyusun dan mengerjakan proses pembangunan ekonomi dengan ketat dan sistematis demi mengejar capaian pertumbuhan. Kata pembangunan sendiri dirujuk dari kampanye presiden Amerika Harry S. Truman dalam mengumumkan kebijakan pemerintahannya dengan membuka era pembangunan untuk dunia. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengukuhkan legitimasi Amerika sebagai negara adidaya dan berkuasa di dunia yang didasarkan pada kapasitas produksi dan kekuatan finansialnya yang nyaris tidak tertandingi oleh negara lainnya. Selain itu kampanye itu juga tidak terlepas dari kepentingan perang dingin antara kapitalis dengan (Amerika) dalam menahan laju sosialisme-komunisme (soviet) di Indonesia.Dari alur sejarah demikian sebenarnya dapat dipahami bahwa pembangunanisme merupakan bentuk lain dari kolonialisme yang dirancang oleh negara-negara maju/kapitalis untuk tetap mempertahankan dominasinya dinegara dunia ketiga.

Sejak tampilnya suharto ketampuk pemerintahan, secara resmi pembangunanisme menjadi pedoman pemerintah untuk menuju kemakmuran. Teori petumbuhan Rostow yang membagi perkembangan masyarakat kedalam lima tahap menjadi kerangka acuan penyusunan pembangunan lima tahun (PELITA). Agak berbeda dengan negara kapitalis maju yang proses kelahiran dan perkembangannya berasal dari kontradiksi didalam hubungan produksi, yaitu antara kaum borjuasi yang menguasai alur perdagangan dan keuangan serta teknologi dengan kaum raja/bangsawan yang berada distrata paling tinggi dalam piramida social. Di Indonesia, terutama pada fase orde baru kapitalisme tidak lahir dari hasil pertentangan antara kaum borjuasi dengan kaum feudal, tetapi lelahirannya dikawal oleh kekuatan militeristik yang memang sejak sebelumnya menjadi kelompok dominan dan dapat dukungan negara-negara kapitalis maju sehingga kuat secara politik dan ekonomi.

Dengan kondisi ini, dalam waktu singkat basis perekonomian Indonesia berubah dari pertanian ke industrialisasi. Namun pada waktu yang sama, akibat tidak utuhnya komitmen pelaksana pembangunan serta lambannya pembangunan unsur kelembagaan penyangga industrialisasi, terjadi ketimpangan sektoral sekaligus dalam penilaian mikro juga menunjukkan ketimpangan pendapatan antara pelaku sector industri dengan pelaku sector lainnya (terutama pertanian). Matinya industri kecil di pedesaan serta berkurangnya kesempatan kerja disektor industri menyebabkan semakin lemahnya posisi golongan miskin sehingga disparitas kaya miskin semakin lebar. Dalam kondisi demikian tenaga kerja tidak memiliki pilihan lain selain terjun kesektor jasa yang merupakan sector pemenuhan kebutuhan tersier, dari sini terlihat bahwa tumbuhnya sebagian besar sector jasa bukan merupakan hasil evolusi kenaikan produktivitas dan kenaikan struktur permintaan efektif tapi lebih merupakan sebagai alternatif pengurangan banjirnya tenaga kerja dari sektor lain. Sedangkan disektor perdagangan, Indonesia semakin terintegrasi secara penuh pada perputaran barang/jasa skala global.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Teori Pembangunan

            Teori Rostow mengemukakan tahapan transisi dari masyarakat tradisional menjadi modern merupakan pentahapan yang harus dilalui oleh setiap negara.

Tahapan perkembangan negara tersebut adalah:
1. Masyarakat tradisional (the traditional society),
2. Prakondisi untuk tinggal landas menuju pertumbuhan berkelanjutan (the preconditions

    for take-off),
3. Tahap tinggal landas (the take-off),
4. Tahap menuju kedewasaan ( the drive to maturity),
5. Tahap masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi (the age of high mass
    consumption).

                Teori pembangunan Arthur Lewis, pembahasannya lebih pada proses pembangunan antara daerah kota dan desa, diikuti proses urbanisasi antara kedua tempat tersebut. Selain itu teori ini juga mengulas model investasi dan system penetapan upah pada sistem modern yang juga berpengaruh pada arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua :
1. Perekonomian tradisional

Lewis berasumsi bahwa daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional mengalami
surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian
tradisional. Kondisi masyarakat berada pada kondisi subsiten akibat perekonomian yang
subsisten pula yang ditandai nilai produk marginal dari tenaga kerja yang bernilai nol.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja justru akan mengurangi total
produksi yang ada, sebaliknya dengan mengurangi tenaga kerja justru tidak mengurangi total produksi yang ada. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal, dan bukan produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.
2.Perekonomian industri

Sektor industri berperan penting dalam sektor ini dan letaknya pula di perkotaan. Pada sektor ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas sangat tinggi termasuk input dan tenaga kerja yang digunakan. Nilai marginal terutama tenaga kerja, bernilai positif dengan demikian daerah perkotaan merupakan tempat tujuan bagi para pencari kerja dari daerah pedesaan. Jika ini terjadi maka penambahan tenaga kerja pada sektor-sektor industri akan diikuti pula oleh peningkatan output yang diproduksi. Dengan demikian, industri perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa. Selain lapangan kerja yang tersedia tidak kalah menarik tingkat upah di kota yang mencapai 30%, dan ini kemudian menjadi ketertarikan bagi penduduk desa dalam melakukan urbanisasi.

2.      Penerapan Teori Development di Indonesia

            Ketika membicarakan masalah Indonesia dengan mengaitkan akan eksistensi paham Development di Negara ini, maka kita akan bericara panjang dalam wacana Indonesia pada masa Orde baru,karena masa keemasan paham Developmentalism di Indonesia terjadi pada masa Rezim Orde Baru yang tampuk pemerintahan bukan dipegang oleh Negarawan tetapi di pegang oleh militer yang otoriter. Sebenarnya, sebelum masa Orde Baru yaitu ketika Presiden Sukarno masih berkuasa,paham Developmentalism yang notabene adalah bentuk baru dari kolonialisasi tidak mampu masuk di Indonesia karena dengan tegas Sukarno mengatakan tidak kepada bantuan – bantuan asing dengan perkataannya yang sangat terkenal go to hell with your aids.

Sejak tahun 1967,Pemerintah Militer otoriter di Indonesia dibawah Soeharto menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow yang notabene adalah sepupu dari Developmentalisme dan pada saat itu Pemerintah Indonesia menjadikan landasan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan secara berkala untuk waktu lima tahun { PELITA } sehingga pada masa Rezim Orde Baru, Indonesia sepenuhnya mengimplementasikan teori pembangunan kapitalistik yang bertumpu pada ideology dan teori modernisasi serta implementasi teori pertumbuhan. Eksistensi paham Developmentalism baru terjadi di Indonesia ketika Rezim Orde Baru berkuasa,sejak terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret { Supersemar }.Indonesia kemudian mendewa – dewakan apa yang disebut pembangunan, sehingga apapun dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada demi terwujudnya apa yang disebut pembangunan,mulai dari bergabung dengan IGGI pada tahun 1967.

Pemerintah Indonesia benar – benar menjadikan pembangunan sebagai tolak ukur dalam melakukan Sesuatu,maka pinjaman – pinjaman dari luar pun mengalir kedalam Indonesia, dengan pinjaman tersebut, maka secara otomatis Pemerintah mampu membangun sarana prasarana yang mewah, mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah semu.akan banyak masalah yang muncul dari fenomena diatas seperti kita akan membayar pinjaman – pinjaman tersebut beberapa tahun mendatang dengan bunga yang mencekik yang ujung – ujungnya rakyatlah yang akan menanggungnya, dan hal inilah yang sebenarnya menjadi tujuan utama orang – orang pelopor Developmentalisme.

Ada banyak sekali ketimpangan dengan teori pembangunan yang di dewakan Indonesia pada masa Orde Baru, karena dalam watak pemerintah pada saat itu bahwa pembangunan adalah hal yang mutlak dilakukan agar Negara mampu berbicara banyak di dunia Internasional tanpa memperhatikan aspek lain yang mungkin akan dirugikan dengan pembangunan tersebut, seperti contoh bahwa pembangunan berkelanjutan yang pernah dicanangkan di Indonesia tidak punya waktu yang jelas dan tidak terukur sehingga hal tersebut menimbulkan polemik di bidang ekologi karena dengan program pembangunan yang terus berlangsung tanpa jangka waktu maka secara otomatis bidang ekologi akan menjadi sasaran empuk untuk dijadikan lading eksploitasi demi kejayaan pembangunan. Hal yang tidak pernah disadari oleh para stake holders di Negara Indonesia pada masa Orde baru dengan menerapkan pembangunan adalah bahwa pembangunan yang berkedok ingin membantu kita keluar dari masalah ternyata malah menimbulkan banyak sekali masalah kehidupan seperti kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan. Kita tidak pernah menyadari bahwa Developmentalisme yang dicetuskan oleh orang – orang kapitalisme adalah alat baru Mereka untuk menjajah Negara – Negara dunia ketiga termasuk Indonesia,mereka berkedok dengan konsep yang membuai kita seperti membangun Nation-State dengan basis yang sangat mapan untuk nilai – nilai luhur untuk membangun integritas Nasional,konsep Merekapun berjalan diatas birokrasi modern,doktrin yang disebarkan di tengah – tengah Negara dunia ketiga adalah bahwa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik maka kita harus bergerak dari kehidupan tradisional menuju ke kehidupan yang serba modern,makanya dalam proses peralihan tersebut, pemerintah kita banyak sekali mengabaikan aspek kehidupan seperti di lingkungan yang di eksploitasi demi apa yang di namakan Modernisasi,kehidupan masyarakat kecil yang terus terusik kehidupannya karena sering digusur demi apa yang namanya keindahan kota meskipun melanggar Undang – undang. Hal tepenting yang Saya pahami dengan penerapan Developmentalism di Indonesia pada masa Orde Baru adalah bawa keuntungan yang didapatkan dari Pembangunanisme tersebut memang ada namun hanya kaum Borjuis dalam hal ini pemerintah yang berkuasalah yang mendapatkan semua keuntungan tersebut,kaum Proletar hanyalah menjadi korban eksploitasi untuk mencapai kepentingan pemerintah. Hal lain yang di abaikan oleh pemerintah kita pada masa Orde Baru adalah ternyata mereka mengingkari sendiri UUD 1945 pasal 33 {1} yaitu Bumi,Air, Udara dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kepentingan rakyat, ketika hal ini dihubungkan dengan konsep pembangunan ala Rezim Orde Baru maka banyak hal yang terabaikan didalamnya,dimana ketiga dimensi tersebut ternyata dikuasai oleh Negara namun mereka sendiri yang mendapatkan keuntungan didalamnya.

Ada suatu sisi di Indonesia yang memperparah keadaan Negara Indonesia dimana Birokrasi kita masih dipenuhi oleh para Mafia Berkeley yang menjadi penguasa komprador di Indonesia yang selalu mengikut kepada kepentingan Asing, selama mereka masih bercokol di Negara ini maka Indonesia akan di eksploitasi terus menerus,generasi mereka selalu menguasai kita mulai dari Emil Salim sampai sekarang yang paling populer adalah Sri Mulyani, dan lobi – lobi asing selalu melalui mereka. Seandainya saja bahwa krisis Ekonomi tidak menghancurkan Negara Indonesia pada tahun 1997,mungkin saja semua elemen Masyarakat akan semakin percaya terhadap apa yang dinamakan Developmentalisme dan Globalisasi,dengan munculnya krisis yang mengerikan tersebut maka terbongkar pulalah kejahatan Developmentalisme,dimana hal tersebut membawa Rakyat menjadi kuli di negaranya sendiri. Krisis pada saat itu pecah ketika keburukan – keburukan system yang diterapkan oleh Pemerintah sudah mencapai puncaknya,utang luar negeri sudah membengkak,kerusakan di sector Ekologi sudah sangat parah,Masyarakat hidup dalam ketidakmenentuan politik, segala sesuatu harus dikerjakan sesuai dengan keinginan pemerintah. Developmentalisme berjaya di Indonesia sejak dekade 1960-an karena ditopang oleh tiga kekuatan besar yaitu ABRI, Birokrasi dan Golkar,namun meskipun ketiga unsur tersebut menggawangi Rezim Orde Baru dengan slogan pembangunannya namun akhirnya runtuh ketika Stabilitas politik, Ekonomi dan aspek kehidupan lainnya sudah tidak menentu yang puncaknya berakhir pada kegagalan Ekonomi yang di tandai dengan the Great depression pada tahun 1997.

Berdasarkan kedua teori yang telah dikemukakan, Indonesia merupakan berkembang yang sedang mengalami tahap demi tahap dari yang dikemukakan dalam teori tersebut. Indonesia sedang bergerak dari tradisonal menuju tahap konsumsi tinggi atau dari tradisional menuju perekonomian industri. Dalam tahap-tahap itu terdapat sisi positif dan negatif yang muncul, kedua sisi ini tidak dapat kita hindarkan karena pembangunan merupakan sebuah proses. Salah satu contoh dari proses pembangunan di Indonesia beradasarkan kedua teori di atas adalah urabanisasi. Urabanisasi merupakan akibat dari munculnya industri di perkotaan dan mulai ditinggalkannya pertanian di pedesaan. Di dalam teori migrasi klasik, perpindahan ini disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor pendorong (push factor) dari daerah asal dan faktor penarik (pull factor) dari daerah tujuan. Dalam proses modernisasi, urbanisasi dipandang sebagai perubahan dari orientasi tradisional ke orientasi modern dimana terjadi difusi modal, teknologi, nilai-nilai, pengelolaan kelembagaan dan orientasi politik dari dunia modern ke masyarakat yang lebih tradisional. Tidak hanya proses difusi, tetapi juga proses intensifikasi pada beragam etnis, suku, agama dan mata pencaharian.
Pada dasarnya ubanisasi menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif. Keban,
(1995) mencoba menjelaskan pandangan Arthur Lewis dan Myrdal tentang dampak yang
bertolak belakang tersebut. Menurut Lewis, sektor modern yang terdapat di daerah perkotaan jauh lebih produktif dari pada sektor tradisional yang biasanya terdapat di pedesaan. Untuk kepentingan makro, dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional, Lewis menyarankan agar tenaga kerja yang kurang produktif/tidak produktif di daerah pedesaan harus pindah ke kota dan bekerja pada sektor modern. Secara agregat, semua tenaga kerja ini akan menyumbang terhadap total pendapatan nasional.
Sebaliknya, Myrdal kemudian mencoba memberikan pemahaman tentang dampak negatif
yang dapat ditimbulkan oleh urbanisasi bahwa daerah pedesaan (daerah belakang) akan
kehilangan tenaga kerja, dengan demikian sektor pertanian akan terhambat, karena kesulitan mencari tenaga kerja di pedsaan. Kondisi ini akan mempengaruhi produktivitas pertanian semakin menurun. Dampak yang lebih luas, juga akan mempengaruhi industri yang berkembang di kota yang membutuhkan produk pertanian pedesaan. Jika pengaruhnya besar bagi industri, maka pertumbuhan GNP akan menurun. Kedua pendapat ini penting, karena dengan demikian urbanisasi harus dikendalikan. Jika tidak, urbanisasi akan mendatangkan masalah besar yang menghambat jalannya proses pembangunan
Indonesia menerapkan kebijaksanaan urbanisasi melalui dua pendekatan. Pertama,
mengembangkan daerah-daerah pedesaan agar ebih maju dengan memiliki ciri-ciri sebagai
daerah perkotaan yang dikenal dengan “urbanisasi pedesaan”.Kedu a,mengemban gk an
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dikenal dengan “daerah penyangga pusat
pertumbuhan”. Pendekatan pertama berupaya untuk “mempercepat” tingkat urbanisasi tanpa menunggu pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melakukan beberapa terobosan yang bersifat non- ekonomi. Perubahan tingkat urbanisasi tersebutdiharapkan akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian daerah-daerah pedesaan didorong pertumbuhannya agar memiliki ciri-ciri kekotaan. Penduduk desa tersebut dapat dikategorikan sebagai “orang kota” walaupun sebenarnya mereka masih tinggal di suatu daerah yang memiliki warna pedesaan. Hal ini sejalan dengan istilah wisata pantai atau kota pantai, desa wisata agribisnis, dan lain-lain. Kebijaksanaan kedua adalah mengembangkan kota-kota kecil dan sedang yang selama ini telah ada untuk mengimbangi pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan.
Sejalan dengan makin berkembangnya proses pengkotaan daerah sekitar kota, maka
penyerapan angkatan kerja di sektor pertanian pun mengalami penurunan. Faktor yang paling besar kontribusinya dalam hal ini adalah konversi lahan pertanian produktif menjadi lahan pemukiman, industri dan rekreasi. Konsekuensinya adalah tenaga kerja pertanian akan beralih ke sector manufaktur dan sektor jasa. Pada kenyataannya sektor jasa menjadi sektor yang cukup diminatidibandingkan dengan sektor manufaktur. Akan tetapi sektor formal dan informal menunjukkan angka yang tidak mencolok.
Untuk daerah pedesaan, mereka yang terserap di sektor pertanian 36.674.901 orang (58 %), manufaktur sebanyak 7.231.460 (11 %) dan jasa sebanyak 17.430.901 (28 %). Sektor formal menyerap 9.764.644 (9 %) dan sektor informal menyerap 46.712.643 (41 %). Daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor pertanian dan informal. Selain dari lapangan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, hal ini sangat berkaitan erat dengan keadaan psikososial maupun sosial ekonomi dari masyarakat pedesaan seperti struktur masyarakatnya yang sederhana, mata pencaharian homogen, kekerabatan yang tinggi, non materialis,kindship, organisasi sosialnya sederhana, dan mobilitas rendah.
Masalah klasik yang dihadapi berkaitan dengan urbanisasi selalu pada “urbanisasi tidak
terkendali”. Ini terjadi sebagai akibat dari praktek sistem ekonomi yang terlalu mementingkan modernisasi industri di kota dan telalu mengutamakan sektor modern di kota. Akibatnya tidak mampu menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk kota maupun penduduk desa. Arus urbanisasi yang pesat juga merupakan kelemahan masyarakat yang tidak mampu menciptakan pasaran dalam negeri yang memadai untuk mendorong produksi (baik pertanian maupun industri).
Bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kebijakan pembangunan yang
mengabaikan sektor pertanian telah menimbulkan tidak memadainya pertumbuhan
pendapatan di daerah pedesaan. Di sisi lain, kebijakan mengimpor teknologi padat modal
secara besar-besaran untuk mencapai industrialisasi dengan segera telah menyebabkan
pertumbuhan kesempatan kerja di kota tidak sesuai dengan jumlah orang yang mencari
pekerjaan. Ribuan petani di pedesaan kehilangan tanah karena mekanisasi pertanian yang
belum waktunya, alih fungsi lahan yang semakin terus meningkat menimbulkan gejala baru yang menyebabkan petani harus berpindah ke kota-kota yang tumbuh dengan pesat, tetapi apa yang diharapkan mereka ternyata tidak terwujud.
Dari pemaparan di atas ternyata urabnisasi merupakan dampat dari moderniasi yang
mempunyai sisi positif dan negatif.

BAB III

PENUTUP

A.       Kesimpulan

Hal mendasar yang saya pahami dari kebobrokan teori pembangunan yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde baru adalah ketimpangan – ketimpangan dari program yang dicanangkan pemerintah pada saat itu terutama program Pelita yang mereka agung – agungkan sebagai program terbaik sepanjang sejarah Indonesia diamna dalam program Pelita tersebut,kita dituntut untuk terus menerus menerus membangun dalam semua sector kehidupan tanpa memperhatikan keseimbangan didalamnya,sehingga apa yng terjadi kemudian adalah stabilitas di bidang Ekolgi yang tidak menentu karena terus – menerus dieksploitasi, pada kehidupan masyarakat pinggiran yang terus dihantui penggusuran demi kenyamanan kota. Program Pelita juga menimbulkan masalah yang amat sukar dimana dana – dana yng dipakai dalam menalangi pembangunan di Indonesia adalah dana yang berasal dari luar negeri yang mereka anggap bantuan dalam pada dasarnya,itu semua adalah utang yang harus dibyar dikemudian hari dimaana bunganya lebih besar dari dana pokok. Hal yang kesekian yang Saya pahami dari kelicikan Orang – orang kapitalis adalah mereka sendiri yang menyuarakan apa itu teori pembangunan atau Development kemudian menawarkan kepada Negara – Negara dunia ketiga,setelah suatu Negara mulai menerapkan system tersebut,mereka lalu memberikan pinjaman sebagai dana untuk membangunan,sehingga apa yang terjadi kemudian adalah semua keuntungan akan mengalir ke Negara – Negara Asing,sedangkan menurut beberapa ahli bahwa Development tersebut adalah kemasan baru kolonialisasi Asing.

B.        Saran

Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita harus berani keluar dari lingkaran setan tersebut, kembali kepada konsep Bung Karno yang berani mengatakan tidak pada dominasi Asing.

DAFTAR PUSTAKA

·         http://dickyhendramulyadi.blog.com/2011/03/11/teori-pembangunan-rostow-lewis-terhadap-indonesia/

Senin/5/12/2011 10:23

·         Simanjuntak, Drs. B., SH. Dan Dra I.L. 1986. Pasaribu. Sosiologi Pembangunan. Tarsito. Bandung.